JATIM24, Surabaya - Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat yang digelar ratusan massa dari Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat malam (26/6/2026), berujung ricuh. Sebagian peserta melakukan perusakan fasilitas dan pelemparan ke arah aparat, memaksa polisi membubarkan massa secara paksa. Sebanyak 13 orang diamankan dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Orasi Damai Menuju Aksi Anarkis
Aksi dimulai sejak pukul 16.00 WIB dengan nuansa yang terkendali. Massa yang berasal dari gabungan elemen mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, dan berbagai kalangan lainnya bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo. Mereka turut menggelar teatrikal drama dan membakar sejumlah kain bekas di tengah jalan sebagai bagian dari aksi simbolik. Aksi ini merupakan rangkaian gelombang demonstrasi yang sebelumnya juga telah menyasar kawasan Grahadi pada 15 dan 22 Juni 2026.
Situasi mulai berubah setelah waktu Magrib. Sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian massa yang berada di sisi timur pagar Grahadi mulai bertindak di luar batas, dengan mencabut paksa pagar besi yang baru saja selesai diperbaiki. Massa kemudian melemparkan botol air minum, batu bata, bahkan bom molotov ke arah petugas kepolisian yang berjaga di balik barikade.
Aksi dimulai pukul 16.00 WIB, berlangsung damai hingga setelah Magrib.
Sekitar pukul 18.00 WIB: pagar Grahadi sisi timur dicabut paksa massa.
Polisi menerima lemparan botol, batu bata, dan bom molotov dari oknum massa.
Kepolisian mengerahkan 320 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi.
Tiga Peringatan Sebelum Pembubaran Paksa
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan memimpin langsung upaya pengendalian situasi. Petugas menyampaikan peringatan pertama kepada massa yang masih bertahan pada pukul 18.37 WIB, disusul peringatan kedua, dan peringatan terakhir pada pukul 19.03 WIB. Karena imbauan untuk membubarkan diri tidak dipatuhi, aparat kepolisian yang diperkuat personel TNI kemudian bergerak mendorong massa mundur secara bertahap menggunakan barikade bermotor dan tiga unit kendaraan taktis.
Luthfie menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan gas air mata dalam proses pembubaran tersebut. Kendaraan taktis water cannon yang disiagakan hanya difungsikan untuk memadamkan kobaran api yang muncul di lokasi aksi, bukan untuk memukul mundur massa secara langsung. Massa yang terdesak akhirnya berpencar mundur ke arah Bundaran Air Mancur dan kawasan Alun-alun Surabaya sebelum akhirnya berhasil diurai. Akses Jalan Gubernur Suryo yang sebelumnya ditutup untuk keperluan aksi akhirnya dibuka kembali pada pukul 19.57 WIB.
13 Diamankan, Termasuk Pedagang Kecil
Dalam proses pembubaran, petugas mengamankan total 13 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pelemparan. Dari jumlah tersebut, 12 orang berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan. Mereka sempat dikumpulkan di halaman Gedung Grahadi untuk didata dan digeledah, sebelum dinaikkan ke truk polisi menuju Mapolrestabes Surabaya.
Yang menarik perhatian publik, di antara mereka yang diamankan terdapat sejumlah orang yang diduga bukan bagian dari kelompok pengunjuk rasa. KontraS Surabaya yang segera memberikan pendampingan hukum mencatat adanya seorang penjual es jinjing dan seorang pekerja warung kopi yang turut ikut dalam daftar yang diamankan. Hal ini memicu pertanyaan dan keprihatinan publik mengenai dasar penangkapan yang dilakukan oleh aparat saat pembubaran berlangsung.
11 Tuntutan Front Anti Kapitalisme
Dalam aksi ini, Front Anti Kapitalisme mengusung 11 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai belum tertangani secara memadai oleh pemerintah. Massa menggunakan berbagai media ekspresi dalam aksinya, mulai dari spanduk, teatrikal drama, hingga aksi simbolik pembakaran kain bekas sebagai representasi kondisi bangsa yang mereka gambarkan tengah mengalami krisis.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi nasional yang dalam beberapa pekan terakhir juga terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan berbagai kota besar lain di Indonesia, dengan isu dan tuntutan yang sebagian besar senada.
Emil Dardak: Perusakan Tidak Bisa Ditoleransi
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono langsung meninjau kerusakan di Gedung Negara Grahadi setelah situasi berhasil dikendalikan. Emil menyampaikan keprihatinannya atas tindakan sebagian oknum peserta aksi yang tidak lagi terfokus pada penyampaian aspirasi, melainkan justru merusak fasilitas negara dan menyerang aparat yang bertugas.
Ia mengapresiasi langkah aparat keamanan yang dinilai mengedepankan pendekatan humanis meski menghadapi risiko fisik yang tidak kecil selama proses pengamanan berlangsung. Emil juga menggarisbawahi ironi dari kerusakan yang terjadi malam itu: pagar Grahadi yang dirusak massa justru merupakan bagian dari proyek perbaikan yang baru saja rampung, menyusul kerusakan yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi serupa pada Agustus 2025.
Khofifah: Biaya Perawatan Korban Ditanggung Pemprov
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menanggung seluruh biaya perawatan bagi siapapun yang mengalami luka akibat insiden demonstrasi kemarin, baik dari kalangan peserta aksi maupun petugas keamanan. Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah tanggung jawab pemerintah daerah di tengah situasi yang masih panas.
KontraS Surabaya memastikan akan terus memantau perkembangan proses pemeriksaan terhadap 13 orang yang diamankan di Mapolrestabes Surabaya, dan siap memberikan pendampingan hukum kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Sejumlah kampus di Surabaya turut melaporkan pengalihan kegiatan perkuliahan ke moda daring menyusul gangguan mobilitas yang ditimbulkan akibat demonstrasi kemarin.
